Terekam Nongkrong di Warkop, Anies Pecat 8 Petugas Dishub DKI: Mereka Tak Patut Bawa Atribut Negara

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyaksikan secara langsung prosesi pemecatan delapan petugas PLJP Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Jumat (9/7/2021) kemarin. Dalam kesempatan tersebut Anies menyatakan bahwa apa yang telah dilakukan Dinas Perhubungan adalah langkah yang tepat. Karena orang orang yang bertindak atas nama negara tidak patut untuk melanggar ketetapan peraturan yang telah ditentukan.

Sehingga pemecatan delapan petugas Dishub ini bukan hanya sekedar pemberhentian belaka, tapi karena mereka tidak patut membawa atribut negara. "Sore hari ini langkah yang dilakukan Dinas Perhubungan adalah langkah yang tepat . Langkah pendisiplinan karena pribadi pribadi yang menggunakan seragam, berbuat, bertindak atas nama negara. Orang orang yang bertindak atas nama negara, ia tidak patut untuk justru melanggar ketetapan yang sudah ditentukan." "Karena itulah bukan hanya sekedar pemberhentian, tapi karena mereka tidak patut untuk membawa atribut negara dipundaknya, di dadanya disaat mereka justru melakukan pelanggaran atas peraturan," kata Anies dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Sabtu (10/7/2021).

Anies pun memberikan pesan, jika terjadi pelanggaran yang dilakukan petugas, terutama yang menggunakan atribut negara, maka ikatan kerjanya akan dihentikan. "Ini pesan kepada semua, bila anda melakukan pelanggaran, bila anda bertindak tidak patut, sementara anda membawa atribut negara, maka atributnya dilepas dan ikatan kerjanya dihentikan," tambahnya. Hal ini dilakukan agar semua aparatur negara bisa lebih disiplin dan menjadi contoh baik bagi masyarakat.

"Semua supaya disiplin dan justru aparatur negara harus menjadi contoh bahwa semua upaya untuk mendisiplinkan harus dilakukan oleh semua apalagi oleh pribadi pribadi yang bekerja atas nama negara," ujar Anies. Lebih lanjut Anies menegaskan bahwa ketaatan pada peraturan adalah hal yang amat penting. Selain itu, menurut Anies peraturan bukan hanya sekedar produk hukum.

Melainkan adalah sebuah upaya untuk melindungi dan menyelamatkan warga Jakarta. "Saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan bahwa ketaatan pada peraturan adalah amat penting. Bukan sekedar ini adalah produk hukum, tapi ini adalah dalam rangka melindungi, menyelamatkan warga Jakarta," tegas Anies. Keputusan untuk dilakukannya pembatasan kegiatan masyarakat ini juga merupakan gerakan penyelamatan.

Sehingga Anies meminta untuk seluruh masyarakat bisa mengikuti dan menaatinya. "Keputusan pembatasan ini bagian dari gerakan penyelamatan. Karena itu seluruh masyarakat diminta untuk mengikuti, menaati," sambungnya. Diketahui, pemecatan itu terjadi setelah video yang memperlihatkan petugas Dishub DKI Jakarta nongkrong di warung kopi beredar di media sosial.

Diwartakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan terjadinya penurunan angka volume kendaraan di wilayah DKI Jakarta selama sepekan penerapan PPKM Darurat. Menurut Anies, penerapan PPKM Darurat mampu menurunkan mobilitas masyarakat. "Data dari Dishub itu menunjukan bahwa ada penurunan volume lalu lintas kendaraan bermotor. Penurunan sampai 62,3 persen," ujar Anies dalam konferensi pers virtual, Sabtu (10/7/2021).

Selain itu, terjadi juga penurunan angka penumpang harian angkutan umum perkotaan sebesar 46,28 persen. Meski begitu, Anies mengatakan tujuan pelaksanaan PPKM Darurat adalah terkait dengan pengendalian angka Covid 19. "Tapi kan tujuan di PPKM ini kan bukan di angka angka ini, tapi di pengendalian Covid 19," ucap Anies.

Menurut Anies, titik krusial dari penerapan PPKM Darurat adalah pada pengendalian penularan Covid 19 yang mengalami lonjakan akhir akhir ini. "Jadi kita harus nanti melihat barangkali di pekan kedua itu seperti apa. Karena yang terjadi pada pekan pertama adalah konsekuensi dari penularan sebelum PPKM Darurat," pungkas Anies.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.